TUPOKSI

Tugas

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:

  1. pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
  2. pelaksanaan pengendalian pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
  3. pelaksanaan pengendalian pelayanan administrasi dan teknis untuk kelancaran pelaksanaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  4. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah;
  5. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan bazetting, formasi dan pengadaan aparatur sipil negara;
  6. pelaksanaan pengendalian dan koordinasi penyiapan mutasi jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu;
  7. pelaksanaan pengendalian dan pengembangan jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu;
  8. pelaksanaan pengendalian administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  9. pelaksanaan pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan rekruitmen dan seleksi pendidikan tenaga kader dan diklat kepemimpinan;
  10. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan administrasi mutasi dan rotasi wilayah kerja aparatur sipil negara;
  11. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan terhadap pengelolaan manajemen aparatur sipil negara;
  12. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan penyiapan serta penetapan pensiun pegawai negeri sipil;
  13. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan Penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan serta perumahan pegawai;
  14. pelaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penyelenggaraan administrasi kepangkatan aparatur sipil negara ;
  15. pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian teknis penyusunan kebijakan pembinaan disiplin dan penilaian kinerja aparatur sipil negara;
  16. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan sistem informasi manajemen kepegawaian daerah; dan
  17. pelaksanaan penyelenggaraan pengendalian monitoring, evaluasi dan pelaporan;
Facebook Fans Page