Pemkab Dan Kejari Bener Meriah Jalin Kerjasama Bantuan Hukum Perdata dan TUN

20-11-2019 10:38:32

Redelong- Pemerintah Kabupaten Bener Meriah tanda tangani nota kesepahaman bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan Kejaksaan Negeri Bener Meriah di aula Sekdakab Bener Meriah Selasa, (19/11/2019).

Dalam laporannya Kepala bagian hukum  (Kabag Hukum) Kabupaten Bener Meriah, Sanusi Purnama Dade menyampaikan, penandatangan nota kesepahaman bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) antara Pemkab Bener Meriah dan Kejari berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Lanjutnya, lingkup kerjasama yang dimaksud bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta pertimbangan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, serta tindakan hukum lain bidang perdata dan tata usaha negara juga peningkatan kompetensi teknis. 

Sanusi Purnama Dade mengatakan, tujuan kerjasama ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan masalah hukum bidang perdata dan TUN, baik dalam maupun luar pengadilan. Juga memberikan bantuan hukum pada Pemkab Bener Neriah baik perdata maupun tata usaha negara. 

Ia juga menuturkan, bahwa dengan lahirnya Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pendampingan Hukum ASN telah terbentuk tim Sekretariat Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi ASN di Bener Meriah pada bagian Hukum Sekdakab.

Kiranya kehadiran Sekretariat ini mampu menjadi wadah konsultasi, bimbingan dan bantuan bagi seluruh individu ASN dalam menjalankan tupoksi masing-masing agar tercipta pelayanan yang harmoni.

Sementara, Rahmat Azhar Kepala Kejari Bener Meriah dalam sambutannya mengatakan, dengan MoU yang ditandatangani tersebut menjadi harapan bersama kedepannya agar tidak ada lagi terjadi suatu perbuatan yang menyimpang.

"Melalui MoU ini kita akan memberikan pendampingan hukum bidang perdata dan tata usaha negara pada Pemda Bener Meriah," kata Rahmat.

Bupati Bener Meriah Tgk. H. Sarkawi dalam sambutannya mengatakan sangat berharap dukungan  pihak Kejari untuk Pendampingan hukum baik perdata maupun tata usaha negara. Dengan kerja sama tersebut, diharapka  dapat terjaga kualitas program-program pemerintahan yang dijalankan.*(gn/fa)

Facebook Fans Page